TALKSHOW :

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan Kota Pekalongan berkolaborasi dengan Dewan Pendidikan Kota Pekalongan menyelenggarakan talkshow bertajuk "Penguatan Komite Sekolah: Pendidikan Gratis dan Keterbatasan Sumber Daya menuju 'Indonesia Emas' - MUNGKINKAH?" pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan dan Official YouTube Channel Batik TV dari pukul 07.30 hingga 12.00 WIB.
Talk show yang penuh pencerahan ini diikuti lebih kurang 220 peserta yang hadir secara on-site, terdiri atas Komite Sekolah dan Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri se-Kota Pekalongan, jajaran Dinas Pendidikan, serta Dewan Pendidikan, dan pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk membahas potensi dan tantangan dalam menerapkan pendidikan gratis di Indonesia di tengah keterbatasan sumber daya. Penerapan pendidikan gratis tak luput dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk Komite Sekolah. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan pendanaan pendidikan, meningkatkan kapasitas dan peran komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Talkshow ini dilatarbelakangi oleh visi besar "Indonesia Emas" 2045 yang mengedepankan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar, terutama dalam hal pendanaan dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang terbatas. Dalam konteks ini, pungutan liar (pungli) di sekolah menjadi isu penting yang harus diatasi agar pendidikan gratis dapat terwujud secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Adapun narasumber kompeten membahas masalah maupun isu pengelolaan sumber daya pendidikan terutama keterbatasan pendanaan pendidikan, yaitu: Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Pujiono, Ketua Tim UPP Saber Pungli Kota Pekalongan (Wakapolres Pekalongan Kota) mendiskusikan “Pencegahan Pungli di Sekolah”, Bapak Zainul Hakim, S.H, M.Hum., Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menyampaikan materi “Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Negeri”, serta  Bapak Suryani, S.H., M.Hum., Ketua Dewan Pendidikan Kota Pekalongan mengulas “Penguatan Peran Komite Sekolah”
Poin penting yang dibahas, mencakup.

Penguatan kapasitas komite sekolah difokuskan pada penggalangan dana yang memenuhi etika dan peraturan perundang-undangan. Komite sekolah dituntut untuk menjadi mitra strategis dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Melalui berbagai peran yang dijalankan, komite sekolah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Komite Sekolah harus bisa berperan dan berfungsi sebagai Advisory Agency, Supporting Agency, Controlling Agency, dan  Mediate Agency. Untuk memastikan pengelolaan sumbangan yang efektif dan bebas dari risiko, beberapa langkah mitigasi perlu diambil, antara lain hindari penggunaan istilah wajib, hindari mematok nominal sumbangan, penyusunan proposal yang jelas dan rinci, rekening bersama antara sekolah dan komite sekolah, dan pertanggungjawaban yang transparan.​

Antikorupsi pada sekolah dapat diwujudkan melalui inisiatif sekolah berintegritas, antara lain larangan menerima gratifikasi dan pungutan liar, transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan, penawasan dana pendidikan, dan PPDB yang akuntabel dan transparan.

Pungli (biaya yang dikeluarkan tanpa didasari oleh regulasi atau lebih dari yang ditentukan oleh regulasi) berpotensi terjadi pada area Uang Gedung & Pengadaan Seragam, Usulan Calon Kepala Sekolah (Kasek) Baru, Penilaian Angka Kredit Guru, Biaya Les/Tambahan Pelajaran Luar Jam Sekolah, Akreditasi Sekolah, Pengadaan Buku LKS/Modul Pengayaan, Biaya Study Tour & Wisuda Kelulusan, dan Iuran Sekolah Pasca Pencairan Tunjangan Profesi.
Pungli dapat dicegah melalui berbagai upaya bersama, mencakup sistem birokrasi/ aparatur yang handal, transparan, profesional; komitmen kepala daerah/lembaga untuk melayani masyarakat; APIP yang efektif dalam membangun efek cegah; penegakan hukum yang efektif dalam membangun efek jera; dan peran serta masyarakat dalam mengawasi pemerintahan

- Peran masyarakat tidak hanya dilakukan dengan dukungan yang bersifat materi, namun juga pemikiran, motivasi, serta kerjasama yang tidak mengikat lainnya untuk kemajuan sekolah.
- Peran serta masyarakat dan orangtua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai proses partisipasi untuk pengambilan masukan, keputusan dan pengumpulan dukungan-dukungan yang membutuhkan persiapan sehingga satuan pendidikan dapat terdorong dan meningkatkan mutu sekolah.
Dengan terlaksananya acara ini, diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan pengelolaan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan gratis yang berkualitas. Ini adalah langkah awal menghasilkan generasi yang cerdas, inovatif, dan siap bersaing secara global menuju pencapaian visi "Indonesia Emas".